Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti  menerima cenderamata dari DPRD Provinsi Sumut. Foto: Eno/jk

Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti menyampaikan pelantikan Anggota DPR RI yang baru pertama kali terpilih pada periode 2019-2024 harus dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Ketua DPR RI hanya yang memandu Anggota Dewan mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Semua Anggota baru yang belum pernah duduk harus diangkat dan diambil sumpahnya oleh Ketua MA. Berbeda dengan seorang legislator yang digantikan oleh yang lain melalui PAW, yang mengangkat cukup Ketua DPR RI,” paparnya saat menerima kunjungan konsultasi DPRD Provinsi Sumatra Utara di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Maya, sapaan akrab Damayanti mencontohkan, Anggota DPR RI yang terpilih bisa tidak dilantik jika mengalami kasus perkara tertentu, atau ketinggalan saat pelantikan. Namun jika kasus perkara sudah selesai, baru boleh dilantik oleh Ketua MA.

Maya menambahkan, jika yang mengalami pergantian merupakan seorang Ketua DPR RI, maka yang harus mengangkat atau melantik tetap Ketua MA. “Berbeda jika Ketua DPR yang diganti pada saat periodenya masih berlangsung, maka yang mengangkat harus Ketua MA langsung. Berbeda dengan Anggota Dewan biasa,” pungkas Maya. (tn/sf)